Prioritas Jangka Pendek - Menengah TNP2K Dalam rangka upaya mencapai target tingkat kemiskinan yang telah ditetapkan, diperlukan langkah – langkah percepatan melalui penajaman sasaran dan perbaikan pelaksanaan progam penanggulangan kemiskinan. Dalam melaksanakan tugasnya, TNP2K memperolah mandat untuk menyelesaikan 5 hal pokok yang kemudian menjadi prioritas pencapaian jangka pendek dan menengah. Unifikasi Sistem Penargetan Nasional Program perlindungan sosial seperti: PKH, BLT, Jamkesmas, Raskin, dan BOS merupakan program utama penanggulangan kemiskinan bersasaran. Meskipun demikian, penetapan sasaran masih memerlukan penyempurnaan agar efektivitas program dapat ditingkatkan.

1. Program Kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 2017
2. Program Kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
3. Program Kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Indonesia

Kurang efektifnya program penanggulangan kemiskinan bersasaran, antara lain disebabkan berbagai program menggunakan pendekatan penargetan dan database penerima manfaat program yang berbeda. Sehingga masih terjadi kesalahan inklusif ( inclusion error) dan kesalahan ekslusif ( ekslusive error) yang cukup besar. Mempertimbangkan hal – hal tersebut, maka perlu dilakukan perbaikan penargetan untuk memperbaiki kinerja program melalui Unifikasi Sistem Penargetan Nasional. Menyempurnakan Pelaksanaan Bantuan Sosial Kesehatan untuk Keluarga Miskin Prioritas jangka pendek – menengah dalam upaya menyempurnakan pelaksanaan bantuan kesehatan untuk keluarga miskin, meliputi: 1) Perumusan dan penentuan lembaga penyelenggara jaminan kesehatan yang tepat; 2) Pengkajian struktur biaya kesehatan bagi masyarakat miskin; 3) Penetapatan paket benefit; 4) Penyusunan rencana kerja yang rasional termasuk penghitungan biaya yang dibutuhkan. Menyempurnakan Pelaksanaan dan Memperluas Cakupan Program Keluarga Harapan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan bagi anggota keluarga RTS diwajibkan melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Program Kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 2017

Program ini, dalam jangka pendek bertujuan mengurangi beban RTSM dan dalam jangka panjang diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi, sehingga berikutnya dapat keluar dariperangkap kemiskinan. Pelaksanaan PKH juga mendukung upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium. Lima Komponen Tujuan MGD’s yang akan terbantu oleh PKH yaitu: Pengurangan penduduk miskin dan kelaparan; Pendidikan Dasar; Kesetaraan Gender; Pengurangan angka kematian bayi dan balita; Pengurangan kematian ibu melahirkan Melihat begitu besarnya manfaat Bantuan Tunai Bersyarat ( Conditional Cash Transfer), pemerintah SBY-Boediono menargetkan PKH pada akhir tahun 2014 sudah dapat dinikmati oleh seluruh RTSM di Indonesia yang jumlahnya berkisar antara 3 juta keluarga. Untuk itu, sejak saat ini dilakukan berbagai penyempurnaan untuk memastikan bahwa PKH dilaksanakan sebagai program Conditional Cash Transfer. Integrasi Program Pemberdayaan Masyarakat Lainya ke dalam PNPM Prioritas Jangka pendek-menengah dalam kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat adalah mengintegrasikan PNPM Mandiri dengan Perencanaan Desa/Kelurahan, dan fasilitas pembiayaan, meliputi: 1) Integrasi Program Pemberdayaan Masyarakat Lainnya ke dalam PNPM Mandiri; 2) Pengingkatan kontribusi Pemerintah Daerah terhadap PNPM Mandiri; 3) Integrasi PNPM Mandiri dengan Perencanaan Desa/Kelurahan; dan 4) Integrasi PNPM Mandiri dengan fasilitas pembiayaan diluar APBN/APBD. Program Nasional Keuangan Inkusif Sistem keuangan yang berfungsi dengan baik merupakan salah satu prasyarat berhasilnya pembangunan ekonomi dan sosial yang menjangkau setiap komunitas individu. Pasar dan institusi keuangan memainkan peran penting dalam menyalurkan dana ke kegiatan ekonomi yang paling produktif serta mengalokasikan resiko ke pelaku ekonomi yang paling siap untuk menanggungnya.

Dengan demikian mereka berperan dalam mengatasi dampak negatif dari ketidakseimbangan informasi serta biaya transaksi – dua penyebab klasik kegagalan pasar – yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesempatan dan kemakmuran, serta mengurangi kemiskinan. Melihat pentingnya sektor keuangan dalam upaya penanggulangan kemiskinan, TNP2K diberikan mandat untuk melakukan langkah-langkah guna meningkatkan komitmen pemerintah, sektor swasta, serta masyarakat umum dalam menciptakan sistem keuangan yang inklusif. Januari 18, 2018 18:55:00 pm TNP2K mengundang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Bappenas, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri serta Bank Dunia dan Millenium Challenge Account – Indonesia (MCA-I) guna membahas rencana penempatan materi kampanye stunting secara nasional. Sekretaris Eksekutif TNP2K Bambang Widianto menyatakan pemerintah memerlukan dukungan dalam segala bentuk dari para pemangku kepentingan untuk menyukseskan kampanye stunting ini. “Pemerintah telah memiliki materi kampanye stunting yang resmi dan dapat digunakan secara luas. Kami berharap semua pihak yang berkepentingan dapat membantu kami dalam penyebaran seluruh komunikasi dalam kegiatan kampanye yang sudah dilakukan selama ini,” tutur Bambang.

Dalam pertemuan tersebut Sektretaris Eksekutif TNP2K menyebutkan bahwa seluruh materi komunikasi. Januari 18, 2018 13:55:00 pm Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Sandiaga Uno beserta jajarannya berkunjung ke kantor TNP2K untuk berkonsultasi permasalahan kemiskinan Jakarta. Ditemui oleh Sekretaris Eksekutif TNP2K Bambang Widianto, Sandiaga mengatakan ia ingin mendengar lebih jauh hal-hal yang dilakukan oleh TNP2K dalam mengawal program penanggulangan kemiskinan pemerintah pusat. “Saya berharap kunjungan dan konsultasi ini akan menghasilkan kegiatan kerjasama yang konkrit sehingga kami bisa mendorong penurunan angka kemiskinan yang cenderung stagnan selama sepuluh tahun terakhir dan bahkan ada sedikit peningkatan sebesar 0,01 persen. Kami berambisi untuk menurunkan angka kemiskinan sebesar 1 persen dalam lima tahun ini” jelas Sandiaga.

Program Kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

Menyambut pernyataan Wakil Gubernur, Bambang mengatakan bahwa. Desember 28, 2017 11:15:00 am Guna mendukung rencana pemerintah untuk memperluas pelasanaan program BPNT pada tahun 2018, Tim Uji Coba Perluasan BPNT yang terdiri dari Kementerian Sosial, Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kemenko PMK, Kantor Staf Presiden dan Sekretariat TNP2K telah melakukan kegiatan uji coba perluasan wilayah selama periode Juni-Juli 2017 di 20 desa/kelurahan yang tersebar di 10 kabupaten/kota terpilih. Kegiatan uji coba ini bertujuan untuk menjajaki kemungkinan perluasan pelaksanaan program BPNT di beberapa kabupaten dan kota dengan menguji dan menilai kecukupan desain, proses bisnis, kesiapan infrastruktur, dan penerapan sistem penyaluran secara non tunai.

Program Kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Indonesia

Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin, Kementerian Sosial Andi ZA. Dulung yang membuka.